Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mewacanakan akan
menggelar Ujian Nasional (UN) tanpa pengawas di ruang ujian. Langkah itu
dilakukan untuk mendorong munculnya semangat kejujuran dalam
pelaksanaan ujian tersebut. Menteri Pendidikan dan kebudayaan,
Mohammad
Nuh, menyampaikan rencana digelarnya UN tanpa pengawas di ruang ujian
pada UN 2013 mendatang.
Rencana kebijakan itu diambil menyusul
akan diberlakukannya pelaksanaan UN dengan 20 paket soal untuk 20
peserta ujian di tiap kelasnya. "Ketatnya penjagaan dan pengawasan
pelaksanaan UN selama ini terjadi karena adanya stigma negatif," kata
Nuh dalam siaran persnya, di Jakarta, Minggu (23/9).
Menurut
Nuh, stigma tersebut dapat lepas jika semangat kejujuran terus didorong
dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan UN selama ini sering dikatakan curang.
Karena itu, siswa dan seluruh pihak yang merasa dituduh curang harus
bersamasama membuktikan bahwa UN jujur bisa terwujud. "Tidak perlu
pengawas ruangan, kita awasi dari jauh," tegas mantan Rektor ITS
Surabaya itu.
Masih terkait dengan rencana tersebut, Nuh
menantang seluruh bupati atau wali kota untuk mendeklarasikan UN jujur
dan siap tanpa pengawasan. "Kepala daerah jangan-jangan ada apa-apa.
Diajak jujur kok ragu," tandas dia. Mulai bulan depan (November), Nuh
memastikan masyarakat sudah bisa mendapatkan kisi-kisi soal UN 2013.
"Kisi-kisi ini akan menjadi dasar tim pembuat soal memproduksi bank soal," terang dia.
Nuh menjamin tidak ada satu pun soal yang
sama dalam satu ke las sehingga kemungkinan sa ling mencontek juga
semakin tertutup. Menanggapi wacana tersebut, Koordinator Bidang Pelaya
nan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, mengatakan
rencana menerapkan UN tanpa pengawasan di kelas, merupakan konsep sulit
diterapkan.
Ia juga menilai upaya Kemdikbud menambah jumlah soal
menjadi 20 paket di setiap ruangan tidak akan menghapus kecurangan
sebab kecurangan dilakukan secara sistematis oleh pemerintah daerah
melalui guru dan pengawas. "Mau dibuat soal ribuan berbeda untuk setiap
murid pasti akan ada kecurangan," tegas Febri.
Sementara itu,
Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FS GI), Retno Listyarti, menilai
wacana tersebut merupakan bentuk ketidakpercayaan pemerintah pada guru.
"Jadi selama ini pengawas dianggap sebagai biang kecurangan karena
memberikan bocoran jawaban ke murid, " tegas Retno.
Menurut dia,
rencana Mendikbud tersebut sangat naif. Dengan semakin masifnya
mencontek dalam UN, UN semakin tidak dapat dijadikan alat ukur apa pun.
Menurut dia, kebijakan UN selama ini ditentang habishabisan bukan pada
persoalan teknis, tapi persoalan substansi, yaitu UN dijadikan penentu
kelulusan.
Berikut ini akan saya bagi tata tertib pengawas UN 2013
silahkan klik disin DOWNLOAD
Sunday, February 10, 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment